Home » Uncategorized » Pembatasan BBM bersubsidi
Dec
19

Pembatasan BBM bersubsidi

Beberapa bulan  belakangan ini pemerintah cukup gencar menyuarakan tentang rencana pembatasan pemakaian BBM  bersubsidi  yang direncanakan diberlakukan mulai bulan Januari 2011 secara bertahap diwilayah Indonesia. Wacana ini terus bergulir dan terus mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Pelepasan wacana ini ketengah masyarakat tentu ada maksudnya dan maksud tersebut tidak lain adalah untuk mengetahui response semua kalangan di masyarakat, Ini tentunya adalah cara umum dan standard bagi pemerintah dimanapun.

Yang berpikir waras dan berpikir sehat tentunya sangat mengerti dan menghargai rencana ini dan bahkan tentu mendukungnya. Kenapa mereka mendukung? Tentunya kita semua dapat melihat dan bahkan merasakan sendiri adanya ketidak adilan dalam distribusi dan pemanfaatan BBM bersubsidi ini. Banyak sekali kalangan yang mampu ekonominya menikmati dengan rakus BBM bersubsidi ini. Mobil baru dan bahkan dengan harga diatas dua ratus juta masih memakai premium sebagai bahan bakarnya. Mereka mampu dan bangga membeli mobil baru tetapi mereka tidak mampu membeli bahan bakar yang  sesuai dengan mobil barunya tesebut, tidak mampu atau tidak mau mengerti adalah dua hal yang sangat tipis perbedaannya. Memang sih mereka tidak salah membeli dan memakai  BBM bersubsidi, kan memang barangnya ada dipasar dan disediakan oleh pemerintah. Tidak ada larangan apalagi sangsi untuk itu. Kalau begitu kenapa sekarang diributkan,  biarkan saja mereka mengambil  masing-masing keputusan dan menikmatinya, yang pentingkan tidak melanggar hukum atau aturan yang ada. Selebihnya ya urusan pemerintah kaliii…

Nah kalau memang selebihnya adalah urusan pemerintah maka mari kita dukung dan laksanakan kebijakan pemerintah yang akan mengatur pembelian dan pemakaian BBM bersubsidi. Apapun pilihan yang akan diambil oleh pemerintah ya kita dukung dan laksanakan sepenuh hati dan dengan pikiran positip. Sepertinya yang paling tepat adalah opsi BBM bersubsidi hanya boleh dibeli dan dipakai oleh semua kendaraan berplat nomor warna kuning, sepeda motor dan nelayan, bahkan kalau pemerintah berani maka sebaiknya hanya dibagi dua kelompok saja yaitu kendaraan berplat nomor warna kuning dan nelayan saja. Opsi terakhir akan lebih mudah dalam operasional dan pengawasannya. Lalu kenapa sepeda motor disamakan dengan mobil pribadi? Karena ada berita yang menyebutkan bahwa sepeda motor yang memakai premium hanya motor untuk ojek dan motor tua, sedangkan kebanyakan motor baru dan untuk pribadi sudah memakai pertamax agar lebih awet, kalau soal irit mah sudah pada irit sepeda motor zaman sekarang. Kan gampang mendapatkan motor baru sekarang ini, hanya modal KTP dan uang rp 500 ribu sudah dapat motor baru, ya nggak?. Bagaimana jika tukang ojek protes, ya gampang saja, semua motor ojek harus berplat nomor warna kuning dan bebas biaya ganti warna plat nomornya, beres kan?!.. kalau mereka malu pakai plat nomor warna kuning ya bagus lah, jadi berkurang tukang ojek dan mengurangi kesemerawutan lalu lintas. Loh kok gitu?!.. jadi nganggur dong ex tukang ojek?!..tentu tiiidaaaak…mereka memutuskan berhenti jadi tukang ojek kan karena mereka sudah punya pengganti pekerjaan ojeknya. Kalau belum punya gantinya mana berani mereka berhenti jadi tukang ojek, makan dan bayar cicilan dari mana?..ngebelain gengsi tapi jadi nganggur mah bukan urusan pemerintah karena kan pemerintah tidak pernah melarang pekerjaan tukang ojek tetapi hanya mengganti warna plat nomornya saja dan itu tidak berpengaruh terhadap penghasilan tukang ojek.. Ya gak?..Jadi semua pemakai BBM bersubsidi yang terkena peraturan tersebut ya harus ikhlas dan melaksanakan aturan tersebut tanpa banyak omong lagi. Habis mau ngapain lagi?.. demo?! Capek laagiiii…. Masyarakat sih biasanya nurut saja selama tidak ada yang menyulut atau memanas-manasi

Kalau begitu siapa ya yang akan bikin rame masalah ini. Siapa lagi kalau bukan mereka yang merasa dirinya ahli atau wakil rakyat yang sebenarnya hanya cari makan dari numpang ngetop melalui cara betentangan dengan pemerintah. Mereka akan bilang “atas nama rakyat”, “pemerintah tidak sensitive”, “pemerintah tidak pro rakyat”, “pemerintah neo-liberal”, pokoknya salah aja apa yang dilakukan pemerintah. Biasanya diantara mereka ada yang punya dana taktis untuk membayar pendemo bayaran untuk bikin rame agar bisa dijadikan bukti “atas nama rakyat” tersebut. Bisa saja mereka bilang “bagaimana pengawasannya”, “percuma karena pasti ada kebocoron”, “bagaimana jika pembelinya di SPBU ngotot beli premium dan terjadi keributan disana”, “bagaimana jika SPBU dibakar masa”…..waduh kok jadi serem begini. Padahal yang bikin serem dan menyulut emosi masyarakat adalah omongan dan komentar mereka sendiri dan memang itu tujuannya. Kalau soal kebocoran sih pasti ada kebocoran, namanya juga hal baru pasti belum sempuran, yang pentingkan bagaimana mengurangi terus kebocoran tersebut. Lagi pula berapa sih kebocoran yang akan terjadi, kalau lecil mah jangan dipikirin dan anggap saja normal. Berapa banyak sih angkot yang sanggup keliling SPBU untuk  beli dan memindahkan premium kemobil pribadi? Sebanyak-banyaknya tetap saja dibawah satu persen, malu lagiiii ngeributin satu persen…receh betullll..katanya orang pintar kok masih hobi ngurusin recehan.

Yang penting adalah bagaimana kita mengawasi penggunaan dana penghematan BBM tersebut, digunakan untuk apa dan apa manfaatnya bagi rakyat. Apakah transportasi jadi mudah dan murah, misalnya kereta api lebih banyak, bersih dan tepat waktu. Bis dan angkot bersih dan disiplin, tidak ngetem sembarangan dan tidak semaunya menurunkan penumpang. Karena ini adalah dana penghematan BBM maka seharusnya penghematan ini dikembalikan lagi kerakyat melalui peningkatan kualitas lalu lintas khsususnya lalu lintas darat baik mobil maupun kereta api diseluruh Indonesia.

Sebenarnya hambatan utamanya adalah pada “keberanian pemerintah” memutuskan rencana ini menjadi keputusan dan dilaksanakan. Karena jika tidak berani maka wacana ini akan tetap  jadi wacana dan Cuma bikin capek saja. Kita kan tahu pemerintah sekarang ini lebih besar takutnya dari beraninya, lebih hebat idenya dari implementasinya, lebih hebat citranya dari faktanya, lebih lama mikirnya dari keputusannya. Mudah-mudahan sih berani mengambil keputusan…kalau nggak juga ya bagaimana gitu kan sudah sama-sama tahu……………..

Comments are closed.