Home » EKONOMI, HUKUM, POLITIK, SOSIAL » Penyalah gunaan izin perhutanan
Jul
12

Notonogoro.com

Untuk daerha tingkat dua yang memiliki luas hutan sangat besar maka terbuka luas ladang  untuk melakukan penyalah gunaan. Tentunya hal ini berdasar kepada kepentingan pribadi pejabat didaerah tersebut. Apa lagi kalau bukan kepentingan korupsi. Bisa saja sang pejabat pura-pura tidak tahu aturan yang seharusnya dipakai. Dia pikir akan aman-aman saja. Siapa yang mau menyelidiki masalah ini, tentu seperti itu pikiran mereka. Pejabat yang seperti ini yang enak sebentar kemudian masuk bui. Mau tau kenapa…

Kementrian kehutanan memperkirakan ada sekitar 14 bupati  yang melakukan penyalah gunaan perizinan kehutanan. Kerugian negara di perkirakan sekitar ratusan triliun rupiah. Gila bener tuh angka, sampe mati juga gak bakalan habis tuh uang dipakai. Kesalahan izin ini dikarenakan bertentangan dengan  Undang-undang nomor 14  tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa yang berhak memberi izin adalah mentri kehutanan atas usul dari daerah. Kalau ini mah memang bupati yang pada error. Bupati langsung memberikan izin kepada pengusaha swasta untuk mengelola hutan tersebut.

Yang paling dangkal adalah modus yang dipakai oleh para bupati atau kepala daerah tersebut. Diamana mereka  mengaku lupa atau mungkin tepatnya pura-pura lupa atau pura-pura tidak tahu ada undang-undang tersebut. Kira-kira apa ya isi kepalanya pada saat membuat izin tersebut. Apa mereka tidak berpikir bahwa cepat atau lambat pasti akan terbongkar juga.  apa karena mereka orang daerah seperti Kalimantan tengan, Timur dan Barat lalu mereka bisa mengelak dengan mudah bahwa undang-undang tersebut tidak sampai sosialisasinya kedaerah mereka.  Jadi wajar lah kalau mereka tidak tahu, begitu kali ya pikirannya..

Untuk penyalah gunaan ini ancaman hukumannya sekitar 10 tahun dengan denda maksimal 5 milyar ,demikian kata pejabat diKementrian Kehutanan. Kementrian juga telah bekerja sama dengan KPK untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum. Tetapi memang lambat prosesnya karena KPK kekurangan penyidik. Walau demikian mereka sudah turun kedaerah untuk tindak lanjutnya. Selain itu Kementrian Kehutanan juga berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk kasus yang sama.

Kalau sudah melibatkan dua institusi terakhir diatasa ya kita tunggu saja hasilnya. Karena sudah banyak kejadian yang selalu saja semua yang terlibat bebas dan kasusnya tidak sampai ke pengadilan. Wajar saja karena bisnis kehutanan bukanlah bisnis kecil, melibatkan uang yang sangat besar. Wajar saja jika ada yang tergiur dan akhirnya terjebak dalam permainan ini. Apapun hasilnya ya kita tunggu saja karena kita sudah tahu kualitas penegakan hukum dinegara ini.

Namun demikian, intinya adalah bahwa otonomi daerah tidak serta merta membawa kemajuan bagi daerah. Sebagian besar jusru membuat masalah didaerah masing-masing. Memang ada daerah yang berhasil melakukan pembangunan tetapi lebih banyak daerah yang tidak maju-maju. Bahkan banyak daerah yang hanya mengandalkan hidup dari anggaran pusat. Tentunya otonomi ini harus dikaji ulang.

Jika tidak maka dapat kita bayangkan akan hancur hutan Indonesia karena penyalah gunaan izin kehutanan ini. Belum lagi hilang atau musnahnya satwa liar dan satwa langka dihutan-hutan tersebut. Tentu juga ada kerugian budaya dengan hilangnya para penduduk asli yang tinggal dikawasan hutan tersebut. Longsor dan banjir akan menjadi bagian dari hidup kita jika hutan pada gundul. Sudah banya kejadian yang membuktikan hal ini.

Jadi seharusnya para kepala daerah yang menguasai hutan lebih berhati-hati dalam mengelola daerahnya. Jangan terjebak dengan KKN yang akan membuat hancur wilayah dan masyarakat setimpat. Anak cucu kalian juga akan akan menderita kelak dikemudian hari akibat kelakukan kalian menyalah gunakan izin ini.

, , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.