Home » Uncategorized » Kapolri: berantas dong Pungli
Oct
14

Kapolri: berantas dong Pungli

Notonogoro.com

Entah sudah berapa kali kita ganti Kapolri. Entah sudah berapa banyak Kapolri bilang bahwa jangan melakukan pungli, jangan menyuap polisi.  Tetapi tetap saja budaya pungli atau suap di kepolisian marak tanpa henti. Kok sepertinya sulit sekali ya memberantas pungli ini. Spanduk sih sudah banyak dipasang dimana-mana. Mulai dari kantor polisi sampai dijalan Tol terpasang tuh spanduk bebas pungli. Nyatanya spanduk ya spanduk,  pungli ya pungli.

Cilakanya jika ditanya maka yang disalahan malah masyarakat. Jika masyarakat tidak menyuap polisi maka polisi juga tidak akan minta disuap. Tilang ya tilang aja. Tetapi ini kan selalu diajak damai oleh sang pelanggar, ya jadinya polisi lalu lintasnya jadi tergoda. Harusnya masyarakat juga membantu polisi dong….gitu kira-kira jawaban klise, jawaban standar dari para petinggi, sepertinya itu adalah jawaban pokok yang diajarkan pada saat pendidikan dikepolisian. Sampai sekarang nggak berubah berarti kurikulumnya juga nggak pernah berubah. Hasilnya ya polisi yang nggak pernah berubah juga. klop kan ya…padahal bagi yang pernah kena tilang pasti tahu kalau polisi selalu menunjukan daftar harga jika masuk pengadilan tilang. Artinya apa tuh kalau begitu…. tahu sama tahu an ya..

Maksudnya gini loh pak Kapolri.  Mbok ya dibuatlah program pemberantasan pungli di kepolisian. Diumumkan dengan gamblang dimana-mana setiap harinya. Dibuat tim penilai dan penganalisa program tersebut yang melibatkan masyarakat atau tokok yang kredibel. Program ini bukan program 3 bulan. Tetapi program jangka panjang, setidaknya program selama bapak menjadi Kapolri. Jadi ada yang mengawalnya gitu. Serius dan penuh komitmen. Buat aja struktur baru yang diberi nama unit pemberantas pungli yang dipimpin jendral waras lahir bathin. Masa sih nggak ada jendral yang seperti itu.

Dengan dikawal langsung oleh masyarakat dan slelau dibuat pintu laporan langsung dari masyarakat maka program pemberantasan pungli ini pasti akan berhasil dan didukung luas oleh masyarakat. Dalam detail aktifitasnya kan bisa dibuat per daerah yang juga tetap melibatkan masyarakat untuk mengontrolnya. Misalnya di Jakarta, polisi lalin harus berada dipintu masuk menuju 3 in 1 dan mengarahkan pengendara yang tidak 3 in 1 ke arah yang seharusnya. Dalam 1 bulan semua polisi lalin yang bertugas harus sudah mentaati aturan ini. Jadi tidak ada yang menjebak didalam jalan 3 in 1.

Pembuatan SIM dan STNK juga sama saja. Putus jalur polisi di samsat. Tidak boleh ada polisi yang bertugas di samsat kecuali polisi yang menanda tangani dokumen akhir saja. Jadi petugas di samsat adalah orang sipil yang dibantu oleh mahasiswa yang diberi tugas oleh Kampusnya secara resmi melalui kerja sama institusi pendidikan dengan kepolisian. Dengan seperti ini pasti habis itu pungli di SIM dan STNK.  Laksanakan terus konsep ini untuk selamanya. Pokoknya polisi harus dilapangan dan tugas administrasi diambil generasi muda melalui Perguruan tinggi.

Dimana lagi ya yang banyak pungli nya?… ya banyak lah….tetapi dengan pemberantasan dua pungli tersebut diatas saja sepertinya masyarakat sudah sangat senang kok. Yang penting jangan kumat lagi. jadi sebenarnya ini hanya masalah keberanian untuk melakukan reformasi. Keberanian untuk menegakan kebenaran hukum. Keberanian untuk menarik kembali polisi ke jalan yang benar. Kalau tidak berani atau menganggap pungli adalah pendapatan ketiga setelah gaji dan lembur ya repot juga lah…mau sampai kapan juga tetap aja ada pungli sampai nanti datangnya sang koboi untuk memberantas itu semua…

Nunggu lagi ya judulnya…..

Comments are closed.