Home » HUKUM » Koruptor harus dibuat miskin
Jan
02

Notonogoro.com

Walaupun belum banyak sekali tetapi setidaknya sudah seringlah berita jatuhnya vonis penjara dan denda bagi koruptor belakangan ini. Tentu saja semua ini belum membuat jera para koruptor yang masih aman dan belum datang  hari sialnya. Kenapa vonis ini tidak membuat jera mereka? Karena, diluar dari mafia hukum yang mungkin terlibat didalamnya, semua vonis dan denda tersebut ternyata tidak pernah membuat koruptor menjadi miskin. Bahkan bisa saja mereka tidak mau membayar denda tersebut toh penggantinya hanya menambah lama waktu dipenjara dengan 1-2 bulan saja. Misalnya denda 500.000.000 rupiah atau subsider 2 bulan kurungan penjara.

Coba deh kita pikir mudah atau sulit mendapatkan uang setengah milyar rupiah dalam 2 bulan. Orang waras pasti bilang “sulit banget laaggiiii…”. Ginihari buang-buang segitu banyak, gilaaaa kaaaallliiii??!!!..dua bulan mah bakalan hangus dengan sendirinya dibakar oleh remisi. Iya nggaaakkk??!! Iyaa kan??….kalau penjara 3-5 tahun sudah bisa dipastkan  6 bulan remisi sih sudah ditangan.

Jadi bagaimana ceritanya subsider kurungan kok lebih sedikit dari remisi yang akan didapat. Memangnya tuh para hakim tidak tahu apa hal itu. Seharusnyakan dalam putusannya ditambahkan “subsider 2 bulan kurungan dan putusan lamanya mendekam dipenjara ini tidak bisa dikurangi oleh remisi karena remisi tidak berlaku bagi koruptor”,  (undang-undangnya perlu dirubah kali ya…), atau petugas kemenkumham nya yang harus diperketat dalam memberikan remisi (baca bisnis remisi). Kalau seperti lumayan kali yaa…

Selain itu, sistim hukum dikita juga tidak mendorong dengan kuat langkah penyelamatan harta Negara (asset tracing) dan pengembalian total atas nikat korupsi tersebut (asset recovery). Sok tahu nih..kayak yang ngerti hukum aja…anggap saja lagi kesurupan Jin SH.

Asset tracing maksudnya semaksimal mungkin uang Negara bisa balik seratus persen atau tepatnya sebanyak-banyaknya. Jadi ada proses kreatif dan cerdas dari aparat hukum untuk terus menelusuri kemana larinya atau disimpan dimana uang dan harta hasil korupsi tersebut. Jadi tidak hanya terbatas pada bukti yang didapat secara proses normatif saja.

Asset recovery maksudnya adalah penghitungan tingkat kerugian yang diderita Negara dihitung sampai kebunganya. Misanya korupsi Rp 10 milyar yang dilakukan 5 tahun yang lalu. Maka hitung berapa yang harus dikembalikan berikut bunganya. Jika ternyata uang tersbut digunakan untuk usaha maka hitung berapa besar sudah keuntungan yang diperoleh dari usaha bermodal hasil korupsi tersebut. Total semuanya dan harus dikembalikan. Jadi bukan korupsi Rp 10 milyar hanya kena denda Rp 500 juta subside 2 bulan kurungan.  Tetapi kembalikan Rp 10 miyar, ditambah bunga ber bunga (rentenir kali yeee) Rp 2 milyar dan potensi kerugian lain-lain Rp 3 milyar atau jika uangnya tidak cukup maka disita semua harta kekayaan yang diperkirakan milik koruptor tersebut walaupun atas nama orang lain atau subsider kurungan 20 tahun kecuali Malaikat pencabut nyawa tidak sabar menunggunya.

Kalau hukumannya seperti ini kan kapok loooo…tidak ada ceritanya koruptor tetap kaya setelah keluar dari penjara. Udah gitu pake acara selamatan lagi dengan buat pengajian yang dipimpin oleh sang kiai. Aduh ammpuuunn tuh kiai. Dijamin miskin tuh koruptor..kalo mau bikin pengajian ya ngaji aja sendiri di mushola samping rumah tiap malam dan subuh pakai kain sarung atu-atunya yang tersisa dan tidak diambil oleh hakim sebagai barang sitaan…

, , , , , , ,

Comments are closed.