Home » Uncategorized » Oknum TNI dan Polisi tidak bayar ongkos angkutan umum sesuai seharusnya
Dec
22

Notonogoro.com

Waktu terus berlalu. Pemimpin terus berganti. Perbaikan terus dilakukan. Tetapi ada sesuatu yang menarik yang ternyata sejak jaman rekiplik (jaman dahulu kala) masih saja terjadi sampai dengan saat ini dan tidak tahu sampai kapan lagi. Sepertinya masih ada oknum TNI dan polisi yang tidak bayar ongkos kendaraan umum baik bis maupun kereta api.  Baik  tidak bayar sama sekali, alias gratis, maupun hanya bayar sebagian yang sebenarnya sih tergantung kepada  berapa oknum tersebut mau bayar. Bisa 50% dari tariff resmi atau kurang dari itu.

Sebenarnya mungkin tidak ada yang tahu dan mengerti pasti alasan kebiasaan buruk ini terjadi dan mulai kapan terjadinya. Yang pasti kondektur bis pasti secara otomatis tidak akan meminta bayaran kepada penumpang yang berseragam TNI atau polisi. Kalau soal kenapa TNI dan polisi yang melakukan hal ini sepertinya berlatang belakang pada dahulunya polisi ada dibawah naungan TNI. Jadi kondektur punya satu pandangan yaitu TNI dan polisi adalah satu yaitu aparat berseragam. Jadi lebih kental kearah “aparat” yang diartikan sebagai TNI dan polisi.

Kenapa tidak bayarnya?..ya tidak tahu pasti…mungkin juga berlatar belakang sejarah. Tentara adalah pejuang kemerdekaan yang mempertaruhkan segalanya untuk kemerdekaan bangsa dan negara ini dari penjajah. Layak dan sangat wajar sekali mereka mendapat pengakuan dan apresiasi dari masyarakat termasuk masyarakat transportasi. Jadi  menggratiskan atau memberi discount kepada mereka adalah bagian dari penghargaan tersebut.

Jika penghargaan ini diberikan kepada pejuang pada jaman merebut kemerdekaan pada masa lalu tersebut maka seharusnya penghargaan itu sudah tidak berlaku lagi mengingat bisa dikatakan mereka para pejuang tersebut kebanyakan telah meninggal. Tersisa adalah para veteran yang justru mereka selalu bayar karena mereka bisa dibilang tidak pernah naik bis atau kereta pakai seragam TNI atau polisi, karena memang mereka sudah tidak punya seragam lagi. Jadi aparat berseragam yang tidak membayar ini adalah mutlak oknum yang sangat benar-benar tidak mengerti sejarah dan telah salah dengan menyalah gunakan sejarah dan seragamnya.

Pada sisi lain, jika penghargaan ini dikaitkan dengan institusi TNI dan polisi, apakah masih tepat? Mereka sudah mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Gaji, tunjangan, fasilitas dan sebagainya. Tentunya termasuk uang transport bulanannya. Lalu kenapa uang transport ini tidak dipakai untuk membayar transportasi mereka? Apa gaji dan tunjangannya kecil. Taruhlah kita nilai kecil, apakah lebih kecil dari pedagang kecil, pedangan pikulan, satpam, hansip, tukang ojek, tukang becak, pengangguran dan lainnya yang selalu bayar ongkos jika mereka naik kendaraan umum? Bahkan mungkin sebagai oknum tersebut mempunyai penghasilan lebih besar dari yang disebutkan tersebut.

Apa ya kira-kira isi kepalanya pada saat mereka naik kendaraan umum tersebut. Pasti saya tidak bayar, saya kan aparat, saya adalah pejuang, saya adalah penjaga bangsa dan Negara, saya punya senjata, saya plototin jika ditagih, gak lihat seragam gue apa lo dan saya lainya. Jika seperti ini maka sangat menyedihkan hal ini terjadi. Sudah tidak bayar duduk lagi. Peduli setan yang berdiri disebelahnya. Perempuan kek, kakek-kakek kek, nenek-nenek kek, hamil kek, tokek kek, apaan kek masa bodo yang penting saya duduk.

Seharusnya salah satu ukuran kesuksesan seorang panglima TNI dan Kapolri adalah membuat semua anggota TNI dan Polri bayar penuh semua biaya transportasi yang memang seharusnya mereka bayar. Tidak boleh memakai seragam hanya untuk mendapatkan gratisan saja.TNI dan polisi sama dimuka hukum termasuk dimuka kondektur. TNI dan polisi yang baik adalah mereka yang mengerti dan melaksanakan hukum dan aturan dengan sebaik-baiknya. Merasa malu jika tidak bayar. Mereka berdiri jika disamping duduknya ada yang lebih pantas untuk duduk.

Kuno banget deeeh jika para jenderal tersebut hanya bilang dengan jawaban standard lagi “saya sudah instruksikan untuk bayar penuh jika naik kendaraan umum. Akan saya beri sanksi disiplin jika melanggar aturan ini….dst …dst”. Karena pernyataan seperti ini sudah ada sejak jaman rekiplik, kok masih dipakai juga sampai dengan jaman sekarang ini. Mungkin buku pelajaran TNI dan polisi banyak yang harus diganti dan disesuaikan dengan jaman termasuk ajaran tentang jawaban standard yang harus diberikan jika ada pertanyaan tentang adanya oknum yang masih doyan gratisan.Memang sih ada perusahaan bis antar kota yang membuat kebijakan dan menempelkannya dikaca bis yang kira-kira isinya petugas berseragam dikenakan tarif 50% dari tarif umum. Institusi TNI dan polisi seharusnya tidak boleh bilang bahwa itu bukanlah kebijakan mereka tetapi merupakan kebijakan dan kebaikan masing-masing perusahaan dan tidak bisa intervensi atas kebijakan tersebut. Masa ditolak jika ada yang memberikan kemudahan.Normatif dan kuno banget pernyataan seperti itu. Tidak lah boleh naïf seperti itu. Harus dicari inti dari kebijakan tersebut. Mau berbaik hati dan memberikan penghargaan kepada TNI dan polisi atau bagian dari usaha mendapatkan revenue maksimal ketimbang gratis 100%. Harus lebih sensitive dan cerdas dong…ya nggak?!!.

Add reply